Usai Padati Flyover Kusumaatmaja, Buruh Menggelar Aski Depan Gesat
Setelah tutup akses Flyover Kusumaatmaja, sejumlah buruh melanjutkan aksinya di depan Gedung Sate. Mereka terus menyuarakan tuntutannya agar UMK 2024 naik 15%
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tumpah ruah memadati Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa buruh masuk ke dalam kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi.
Presiden KSPI Said Iqbal, mengumumkan bahwa pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.
Para buruh akan turun ke jalan secara bergelombang usai Pelantikan Presiden 2024 atau pada 24-31 Oktober 2024. Ini akan melibatkan ratusan ribu buruh, termasuk guru, di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Ade Ary mengatakan, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalulintas di sekitar lokasi demo buruh. Namun, pemberlakuan bersifat situasional dengan melihat eskalasi di lapangan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan lebih 3.000 buruh se Jabodetabek akan melakukan aksi pada Kamis, 24 Oktober 2024 di depan istana.
Para buruh akan turun ke jalan secara bergelombang usai Pelantikan Presiden 2024 atau pada 24-31 Oktober 2024. Aksi buruh Ini akan melibatkan ratusan ribu pekerja untuk menuntut kenaikan upah minimum.
Rumah Jabatan Anggota (RJA) atau rumah dinas yang disediakan untuk anggota dewan perwakilan rakyat atau DPR kini segera berakhir.
Demo buruh yang dijadwalkan berlangsung dari 24 hingga 31 Oktober 2024 di lebih dari 300 kabupaten/kota di 38 provinsi it diperkirakan akan dikuti lebih dari 100.000 buruh.
Demo buruh akan diikuti lebih dari 100 ribu buruh dan dilakukan secara serentak atau bergelombang di 38 provinsi Indonesia dan lebih dari 300 kabupaten kota.
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menyatakan siap turun ke jalan guna menyampaikan aksi penolakan
PT Aditec Cakrawiyasa, yang memproduksi kompor gas, regulator, dan selang (merek Quantum) dinyatakan pailit.
Brigade KSPSI merupakan sayap khusus organisasi yang dibentuk Andi Gani dan dilatih secara khusus untuk menjaga kedisiplinan organisasi.
Said Iqbal mengatakan, Partai Buruh batal mengadakan aksi demo lanjutan di Gedung DPR/MPR Senin besok. Sebab, tuntutan yang disuarakan terkait putusan MK telah dipenuhi pemerintah.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan untuk penutupan arus lalu lintas akan bersifat situasional.
Kelompok buruh yang rencananya menggelar aksi demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kini menahan diri. Gabungan serikat buruh batal menggelar aksi demo peringatan darurat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini, Jumat 23 Agustus 2024.
Kelompok buruh memutuskan untuk menunda lanjutan aksinya di Gedung DPR/MPR, usai DPR tidak jadi mengesahkan revisi UU Pilkada.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi serentak di seluruh penjuru Tanah Air pada hari Selasa, 20 Agustus 2024.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan mengadakan aksi serempak di seluruh Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Aksi akan dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan titik kumpul di Patung Kuda depan Indosat.
© 2024 KOMPASTV. A Subsidiary of
WARTAKOTALIVE.COM - Demo hari ini di Jakarta berpotensi besar pada Kamis (22/8/2024), karena selain mahasiswa, Partai Buruh akan kerahkan 5.000 orang di depan gedung DPR RI.
Para pengendara sebaiknya menghindari Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat agar tak kena kemacetan
Demo ini dalam rangka menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada.
Upaya DPR yang menganulir putusan MK tersebut dianggap memuluskan jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk bisa maju di Pilkada 2024.
Tak hanya itu, putusan MK yang dianulir tersebut disebut-sebut menjadi upaya 'menyingkirkan' Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tidak ikut di Pilkada Serentak 2024.
Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman mengatakan bahwa potensi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan merevisi keputusan MK merupakan bentuk politik yang tak baik untuk demokrasi.
Dirinya juga mengatakan bahwa potensi demo besar-besaran itu sebagai cerminan rakyat Indonesia lelah dengan proses demokrasi saat ini.
Baca juga: Meski Dianulir Baleg DPR, PDIP Tetap Daftarkan Calon Gubernur Jakarta Sesuai Putusan MK, Bisa Anies
"Kalau kemudian nanti lelah dengan proses demokrasi ini, apakah akan ada demo besar-besaran? Ini sangat mungkin terjadi," jelas Wahid, Rabu (21/8/2024), mengutip Kompas.com (21/8/2024).
Bahkan dirinya juga menyebut bahwa proses politik saat ini merupakan bentuk praktik politik machiavelistik yang menghalalkan semua cara
"Ini yang menurut saya, salah satu legasi yang paling buruk yang ditorehkan oleh Pak Jokowi (presiden) dan DPR periode sekarang," katanya lagi.
Mahasiswa Siap Turun ke Jalan
Sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana akan menggelar aksi turun ke jalan dengan menuntut agar DPR tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Isu Reformasi Hukum dan HAM BEM SI, Fawwaz Ihza.
Fawwaz mengungkapkan pada hari ini, Rabu (21/8/2024), setiap universitas di Indonesia telah melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi demonstrasi.
